REVIEW BUKU

Review Buku Militer Dalam Politik

Militer mempunyai beberapa fungsi bagi negara. Peran sesungguhnya militer adalah sebagai intitusi yang menjaga keamanan dan keamanan suatu negara. Dan biasanya militer ditempatkan di perbatasan sebagai antisipasi dari ancaman dari negara lain yang mengancam pertahanan negara tersebut. Militer juga berfungsi untuk membuat negara lain mengakui bahwa negara yang mempunyai militer berarti mempunyai pertahanan yang cukup baik sehingga kedaulatan negara tersebut semakin diakui di kancah internasional.

Awal mula kemiliteran sebenarnya telah ada sejak masa-masa awal manusia bernegara. Dan dunia mengakui bahwa Yunani lah yang mengawali ke-militer-an seperti saat ini yang pada waktu itu dikenal dengan istilah preitorianisme yang berarti pasukan penunggang kuda. Pasukan tersebut bertugas untuk mengawal raja dan keluarganya, baik didalam maupun diluar istana kerajaan. Namun karena ketidakpuasan pasukan berkuda tersebut terhadap kebijakan raja memicu pasukan tersebut melakukan semacam penggulingan kekuasaan. Inilah yang mengawali kudeta politik yang dilakukan oleh pihak militer.

Dalam perkembangannya kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer mengandung beberapa tujuan. Ada yang bertujuan memang benar-benar tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan menginginkan sebuah revolusi pemerintahan. Dalam hal ini pihak militer tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan. Militer hanya menggulingkan pemerintahan sipil yang kemudian diserahkan kekuasaan tersebut kepada pihak sipil lain yang dianggap lebih mampu untuk memangku pemerintahan dengan baik. Ada juga kudeta politik yang dilakukan oleh pihak militer yang bertujuan memang benar-benar untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan politik instansinya. Dalam hal ini pihak militer ikut berperan aktif dalam pemerintahan karena tujuannya memang merebut kekuasaan tidak untuk diserahkan kepada pihak lain (sipil), tetapi memang direbut untuk kepentingan dirinya dan instansinya (militer).

Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak sipil dan militer biasanya akan ditandai oleh munculnya semacam kerusuhan politik. Baik pihak sipil maupun militer merasa bahwa pemerintahan tersebut adalah haknya masing-masing. Hal ini tentu membahayakan pihak sipil karena dalam kerusuhan fisik pihak militer tentu lebih unggul karena mereka mempunyai senjata. Tetapi dalam hal diplomatik mungkin saja pihak sipil lebih unggul karena mereka lebih sering terjun ke dalam arena diplomatik (perundingan dll), sedangkan pihak militer tidak terlalu terlihat di bidang diplomatik.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer akan dapat dikatakan berhasill ketika pemerintahan benar-benar tidak mempu melawan desakan militer untuk mundur. Dan keberhasilan ini ditandai oleh berpindahnya pemerintahan dari pemerintahan satu kepada pemerintahan lain. Dalam hal ini pemerintahan yang dimaksud dapat berupa pihak sipil atau militer. Keberhasilan pihak militer melakukan kudeta tentunya membuat pihak sipil semakin memperhitungkan kedudukan pihak militer didalam pemerintahan negara. Karena itu, jika pihak militer tidak diberikan suatu kesejahteraan yang cukup maka akan dikhawatirkan penggulingan kekuasaan akan dapat terulang lagi walaupun beberapa pihak militer sudah ada yang ditempatkan di institusi pemerintahan.

Dalam perkembangannya, pemerintahan sipil biasanya akan selalu diawasi oleh pihak militer. Terkadang pihak militer juga melakukan semacam perbandingan hasil kinerja pemerintahan sipil saat ini dengan era sebelumnya. Perbandingan yang dimaksud dapat diambil dari bidang apa saja, yaitu ekonomi, politik, hukum dan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam perbandingan tersebut pemerintahan sipil yang saat ini berkuasa tidak mampu membawa kepada arah yang lebih baik, maka pemerintahan sipil dapat dianggap tidak berhasil melakukan kinerja dengan baik. Dalam perkembangannya hasil perbandingan ini dapat dijadikan alasan pihak militer untuk melakukan kudeta pemerintahan. Walaupun pada awalnya pihak militer tidak melakukan kudeta dengan fisik (senjata), namun jika hal ini dibiarkan akan dapat memicu penggulingan melalui kekerasan dan menggunakan senjata.

Ada beberapa tindakan dari pihak sipil untuk melindungi eksistensi pihak sipil didalam pemerintahan. Salah satunya dengan memenuhi semua kebutuhan militer agar militer tetap dapat berperan sesuai dengan tugasnya. Bahkan pihak sipil pun tidak segan untuk selalu memanjakan militer dengan segala kebutuhannya. Dengan demikian pihak militer dapat fokus kepada profesionalnya sebagai instansi yang menjaga dan melindungi keamanan negara. Tindakan ini juga dapat membuat pihak militer tidak dianggap dianaktirikan, sehingga mengurangi kemungkinan pihak militer melakukan campur tangan politik dengan pihak sipil dan yang lebih baik lagi dapat menjamin bahwa pihak militer tidak berpikir untuk melakukan kudeta pemerintahan sipil. Karena jika pihak militer sudah ikut campur tangan dalam pemerintahan maka tugasnya sebagai instansi yang melindungi negara akan beralih fungsi menjadi instansi yang ikut andil dalam pemerintahan politik mencampuri pihak sipil.

Kudeta pemerintahan yang kemungkinan dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan sipil dapat mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Jika hal ini terjadi tentu politik akan semakin bermasalah dengan ikut campurnya pihak militer yang tidak terlalu kompetitif di bidang politik. Para perwira (petinggi militer) dalam hal ini berperan besar karena perwira lah yang memberikan komando terhadap pasukannya untuk melakukan sesuatu. Jika perwira militer sudah ikut campur dalam ranah politik pemerintahan sipil tentu hal ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap pasukannya. Di negara yang telah dikuasai oleh rejim militer (melalui kudeta militer), para perwira militer tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan pasukannya. Tetapi biasanya perwira militer yang telah naik menguasai pemerintahan akan meninggalkan pangkatnya sebagai perwira militer. Namun perwira yang telah naik ke pemerintahan tersebut tetap dibackingi oleh perwira militer yang masih aktif agar kebijakan-kebijakannya tetap sesuai dengan tujuan awal kudeta yang dilakukan pihak militer. Walaupun dalam pemerintahan tersebut pihak sipil tetap diikut sertakan, namun pihak sipil tidak terlalu dipandang sebagai pihak yang dominan. Pihak sipil cenderung ditempatkan bagian pemerintahan yang tidak begitu penting. Hal ini bertujuan agar pihak sipil tidak dapat mengganggu eksistensi pemerintahan rejim militer. Selain itu diikut sertakannya pihak sipil ke dalam pemerintahan rejim militer dapat membuat pihak sipil merasa tidak dibuang, sehingga kemungkinan pihak sipil untuk membalas kudeta pemerintahan dapat dicegah.

Militer yang sangat besar pengaruhnya tersebut tentunya mempunyai latar belakang akademi yang bagus sehingga dapat diperhitungkan oleh pemerintahan sipil. Sebagian besar negara-negara di dunia mengambil pasukan militer dari kelas menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas cenderung sedikit peminatnya. Ini dapat dimaklumi karena golongan menengah ke atas memandang bahwa militer adalah instansi yang hanya mengandalkan kekerasan dan mengandalkan fisik saja. Sedangkan golongan menengah ke atas kebanyakan adalah masyarakat yang lumayan terpelajar seingga mereka kurang berminat menjadi pasukan militer. Mereka lebih memilih menjadi pebisnis atau menjadi ilmuwan. Selain itu biaya masuk akademi militer cenderung murah sehingga membuat golongan menengah ke bawah entusias ketika dibukannya perekrutan pasukan militer. Dengan masuk ke instansi militer golongan menengah ke bawah berharap dapat merubah taraf hidup mereka agar lebih baik. Setidaknya menaikkan status sosial mereka di masyarakat agar lebih diperhitungkan. Karena ketika berhasil memasuki pasukan militer tentunya masyarakat sangat memperhitungkan militer.

Kembali ke masalah preitorianisme, ketika pihak militer bertindak untuk melakukan penentangan terhadap pemerintahan sipil, biasanya dampak langsung terhadap pertentangan ini tidak langsung terasa di kalangan masyarakat kelas bawah. Ini disebabkan karena masyarakat kelas bawah tidak terlibat langsung dengan urusan politik sehingga kelas bawah biasanya merasakan dampak perubahan penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer tersebut agak lambat. Tetapi bagi para masyarakat kelas atas, dalam hal ini pemerintahan sipil, politisi dan juga pihak yang berurusan dengan politik akan dapat merasakan langsung dampak penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer tersebut.

Ketika preitorianisme terjadi dan berhasil, maka yang terjadi adalah terganggunya stabilitas politik, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagi masyarakat kelas menengah seperti pengusaha tetntu hal ini akan berpengaruh terhadap produksi barang jasanya. Dan yang paling merasakan dampak besar dan merugikan dari penggulingan kekuasaan oleh pihak militer ini adalah masyarakat kelas bawah. Walaupun dampaknya tersebut tidak terjadi langsung, perlahan tapi pasti dampak ekonomi tersebut akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Ekonomi akan semakin kacau karena terpengaruhnya hasil produksi, sehingga distribusi barang dan jasa ke masyarakat kelas bawah akan terganggu. Tentu saja hal ini akan membuat harga-harga semakin tidak terkendali. Ditambah konflik di kalangan pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat berlangsung secara maksimal. Ini tentunya akan semakin menambah masyarakat kelas bawah mersakan kerugian dari penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan sipil.

Walaupun militer dianggap berbahaya karena dapat melakukan tindakan kudeta seperti yang digambarkan diatas, tetapi eksistensi dari militer tetap dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena masyarakat percaya bahwa militer memang dapat mempertahanakan negara dari serangan negara lain. Setidaknya dapat meredam ancaman dari negara lain. Hal ini membuat akademi militer selalu diminati oleh masyarakat. Selain untuk menaikkan status sosial suatu individu, masuk menjadi pasukan militer juga dianggap sebagai sebuah pembuktian rasa nasionalisme. Tentu di bangku sekolah dasar masyarakat telah dibekali oleh pendidikan nasionalisme. Dari sekian banyak pendidikan tersebut tentu akan menimbulkan suatu obsesi untuk dapat benar-benar merasakan membela negaranya. Nah, inilah yang membuat pendidikan militer akan semakin diminati karena sebagai ajang pembuktian diri seseorang mempunyai rasa nasionalisme atau tidak.

Beragamnya masyarakat yang masuk akademi militer tentunya membuat pasukan militer semakin beragam. Apalagi di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan keragaman suku yang banyak. Pihak militer yang telah berkuasa di pemerintahan tentunya sedikit atau banyak memberikan pengaruhnya begi suku dia berasal. Bahkan sukunya sedang mengalami konflik dengan suku lain misalnya, tentu rasa kecintaan terhadap sukunya akan membuatnya menggunakan pengaruhnya dibidang militer untuk meredakan konflik tersebut. Bahkan yang lebih riskan lagi, militer tersebut akan menggunakan kewenangan dan kekuatan militernya untuk membawahi atau membuat sukunya dominan daripada lawan sukunya tersebut.

Militer sebenarnya berfungsi untuk menjaga keamanan negara dari ancaman negara lain. Profesional mereka akan semakin terlihat ketika bertugas di perbatasan negara, karena di perbatasan negara lah sering terjadi konflik-konflik mengenai batas negara dengan negara tetangga. Sementara militer bertugas sesuai dengan peranannya, yaitu menjaga keamanan negara, pemerintah sipil bertugas untuk menjaga kestabilan politik dan mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyaraktnya. Namun terkadang kebijakan pemerintah sipil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Jika pemerintah sipil terus menerus mengaluarkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, maka dapat dipastikan masyarakat akan semakin tidak menyukai pemerinatah sipil. Apalagi jika pihak militer juga merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintahan sipil tersebut. Ini juga dapat mendorong militer melakukan kudeta karena selain pemerinatahan sipil dianggap mengeluarkan kebijakan yang merugikan militer, pemerintaahan sipil juga dianggap sudah tidak mampu berperan baik di bidangnya.

Militer tidak serta merta melakukan kudeta. Militer biasanya akan melakukan campur tangan dan melibatkan diri mereka ke dalam ranah politik pemerintahan pihak sipil. Jika hal ini dibiarkan oleh pemerintahan sipil, maka kudet politik yang dikhawatirkan oleh pemerintahan sipil akan segera terjadi.

Kecakapan militer dibidang pertahanan dan militer adalah keunggulan militer, karena mereka telah mendapatkan pendidikan mengenai kemiliteran sejak di akademi militer. Namun ketika perwira militer telah terjun ke ranah politik, tentu akan bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya dibidang militer. Keterlibatan militer ke dalam dunia politik semakin membenamkan diri mereka ke politik dan sedikit demi sedikit mulai menggerus keahlian mereke di bidang politik. Memang, keahlian militer yang telah didapatnya tidak dengan begitu mudah hilang dalam waktu singkat, namun fokus perwira militer untuk ikut campur tangan politik dalam tujuannya untuk kudeta politik pun akan membuat pikiran militer terpecah belah dan dapat mengurangi kecakapannya dibidang militer. Selain tugas militer yang bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara mulai dipertanyakan karena dengan terjunnya militer ke ranah politik maka peran mereka di bidang keamanan dan pertahanan pun semakin menurun. Politik telah membuat mereka memandang bahwa untuk saat itu penggulingan peerintahan lah yang harus diprioritaskan. Tujuan awal mereka melakukan penggulingan karena mereka memandang bahwa pihak sipil sudah tidak mampu lagi melakukan eksistensinya di politik. Namun setelah terjun ke dunia politik militer mulai mengalihkan tujuan peggulingan tersebut. Mereka mulai berpikir bahwa kekuasaan dapat memberikan segalanya seingga membuat militer beralih tujuan untuk kudeta berdasarkan kepentingan pribadinya. Jika alasan terakhir ini telah masuk ke dalam pikiran militer, maka ambisi untuk segera melakukan kudeta semakin besar. Tetapi alasan terakhir tersebut juga berpengaruh terhadap hasil kudeta. Ambisi untuk segera melakukan kudeta politik membuat perencanaan kudeta semakin terburu buru. Strategi yang mereka terapkan di lapangan sebagai ahli militer tentunya tidak berlaku di kudeta pemerintahan ini karena penggulingan ini tidak menggunakan cara cara militer tetapi lebih menggunakan cara-cara diplomatik. Walaupun akhirnya penggulingan itu melibatkan kekerasan senjata, namun tidak separah ketika kekerasan senjata di medan perang.

Sifat militer yang tegas dan disiplin terkadang membawa mereka terhadap penilaian yang tidak maksimal terhadap suatu konflik politik. Sifat militer yang sensitif membuat mereka akan semakin membuat militer memandang suatu permasalah politik yang oleh kebanyakan banyak orang dianggap biasa dan wajar, namun militer menganggapnya sebagai suatu permasalahan politik yang akut dan perlu segera diselesaikan secepatnya. Inilah yang membuat ambisi militer untuk melakukan kudeta politik terhadap pemerintahan sipil semakin besar. Masyarakat kelas bawah tidak memandang gerakan militer tersebut sebagai sesuatu yang abnormal karena masyarakat kelas bawah tidak terlalu peduli dengan kepentingan politik. Masyarakat kelas bawah lebih tertarik terhadap hal ekonomi karena menyangkut dengan kesejahteraan langsung bagi mereka. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh militer untuk tambahan strategi kudeta politik. Masyarakat kelas bawah diberikan sebuah doktrin bahwa pemerintahan sipil telah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tentu tidak mudah karena seeperti yang disebutkan di atas, masyarakat kelas bawah cenderung tidak peduli terhadap politik. Jika militer mampu mendoktrin masyarakat bawah maka kepercayaan kelas bawah terhadap kinerja pemerintahan sipil akan semakin berkurang. Ini tentunya modal tambahan dalam melakukan penggulingan politik yang akan dilakukan militer.

Masyarakat kelas bawah yang telah hilang kepercayaannya terhadap pemerintahan sipil tentunya berdampak luar biasa. Hal yang paling dikhawatirkan dapat saja terjadi yaitu penggulingan kekuasaan yang dilakukan masyarakat kelas bawah. Jika hal ini terjadi tentunya akan menimbulkan suatu huru hara yang cukup besar dan bisa saja jatuh korban jiwa. Dalam hal ini polisi berperan besar karena polisi lah yang bertuga untuk mengamankan unjuk rasa masyarakat kelas bawah tersebut. Masyarakat kelas bawah yang telah hilang kendali tentunya cukup berbahaya yang pada akhirnya akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum. Polisi berperan besar dalam meredam konflik internal tersebut. Ketegasan polisi diperlukan untuk meredam kerusuhan namun harus tetap proefsional karena yang dihadapi adalah masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Jika salah bertindak makan massa akan semakin beringas dan tentu akan membawa kepada peperangan antara polisi dengan masyarakat sipil. Bentrokan yang terjadi tersebut sangat tidak imbang mengingat polisi mempunyai persenjataan yang cukup lengkap sedangkan masyarakat sipil tidak bersenjata sama sekali.

Masyarakat sipil yang turun tangan melakukan penggulingan tidak peduli apakah tindakan mereka merugikan negara atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah penggulingan tersebut dapat segera terwujud dan pergantian pemerintahan lah yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Di saat momen ini terjadi, militer (TNI) memandang bahwa ini lah saat  yang paling tepat untuk terjun ke lapangan untuk melakukan penggulingan kekuasaan sipil. Militer memandang rendah kinerja polisi yang tidak segera melakukan ketegasan dalam meredakan bentrokan tersebut. Akhirnya kinerja polisi pun diambil alih oleh militer dan segera melakukan peredaman konflik internal tersebut. Ketegasan militer tentu lebih tinggi dan lebih keras dibanding polisi. Ini dapat membuat bentrokan tersebut jatuh korban.

Suatu negara pasti akan mengalami berbagai macam persoalan. Berbagai persoalan tersebut dapat berupa permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan eksternal biasanya menyangkut hubungan dengan negara lain, dapat berupa masalah ekonomi maupun politik. Sedangkan permasalahan internal adalah masalah yang berhubungan dengan negara itu sendiri. Permasalahan internal timbul karena kurang stabilnya suatu negara dalam menyikapi suatu konflik atau masalah. Permasalahan internal tersebut misalnya konflik antar etnis, korupsi, masalah pemilu dan sebagainya. Nah, dari berbagai masalah internal tersebut jika telah terjadi dan berlangsung cukup parah tentunya akan mengganggu stabilitas negara tersebut. Politik, ekonomi dan kesejahteraan sosial masayarakat tentunya akan tergganggu. Banyaknya permasalahan di suatu negara akan memicu masyarakatnya jenuh dan menginginkan pemerintahan baru yang lebih baik. Terkadang momen ini dijadikan alasan bagi militer untuk melakukan campur tangan politik guna penggulingan terhadap pemerintahan sipil. Militer menganggap bahwa kesejahteraan masayarakat lebih penting dan perlu adanya revolusi didalam pemerintahan.

Peran militer yang semula menjaga pertahanan dan keamanan negara akhirnya mulai terkikis karena terbaginya pikiran militer untuk segera melakukan kudeta politik. Prestasi pemerintahan sipil yang tidak terlalu bik dalam penanganan kesejahteraan masyarakat mendorong militer berambisi untuk segera melakukannya. Disamping itu banyaknya permasalahan internal membuat pemerintahan sipil semakin terpojok apakah meneruskan pemerintahannya atau turun. Jika opsi pertama dilakukan tentunya akan semakin membuat masyarakat dan pihak militer semakin jenuh dan tentu saja akan melakukan kudeta. Namun jika pemerintahan sipil turun dengan damai pun, pemerintahan sipil tidak dapat menjamin apakah pemerintahan selajutnya dapat bekerja lebih baik.

Menurunnya kinerja pmerintahan sipil selalu diwarnai dengan goncangan-goncangan dari militer dan masyarakat untuk segera turun. Penggulingan yang akan dilakukan militer pun tinggal menunggu waktu saja. Hubungan dengan luar negeri pun semakin kacau. Ekonomi dan politik menjadi bidang yang sangat merasakan dampak penggulingan tersebut.

Ketika militer berhasil melakukan penggulingan kekuasaan sipil, militer naik dan mengambil alih pemerintahan. Kebijakan harus tepat karena di momen ini diperlukan kebijakan yang benar-benar tepat. Ini dikarenakan negara masih labil menyusul tidak stabilnya masalah ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah awalnya lahir sebuah negara. Tentunya tidak semudah ketika menggulingkannya, karena semua bidang masih labil.

Berhasilnya militer mengambil alih pemerintahan sipil tidak menjamin bahwa kesejahteraan masayarakat terjamin. Bahkan dapat terjadi sebaliknya, yaitu semakin buruknya kinerja pemerintahan. Hal ini dapat dapat saja terjadi karena pemerintahan yang mejabat adalah militer. Sedangkan bidag militer bukanlah bertugas dibidang diplomatik politik. Tugas mereka yang semula didalam bidang militer pun beralih ke tugas yang tidak sesuai dengan tuntutan profesi. Diibaratkan seperti pemain golf yang dituntut untuk melakukan olahraga basket. Memang atlet tersebut dapat melakukan basket namun tidak sebaik atlet basket sebenarnya. Begitu juga dengan militer. Mereka melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang lebih kompetitif. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap kebijakan dan hasil kinerja militer di pemerintahan.

Dalam kapasitasnya sebagai organisasi modern pretorian menjadi pembaru dan pioner pembangunan politik dalam negara yang kedudukannya telah mereka gantikan sebagai kekuatan baru. Mereka juga melakukan perubahan-perubahan di bidang ekonomi, teknologi dan sosial di samping peranannya dalam bidang politik. Perubahan dalam politik, militer melakukan reorganisasi partai politik, menekan massa, dan memasukkan orang-orangnya dalam partai politik tersebut.

Pretorian dalam praktek modernisasi politik negara berkembang dianggap tidak memiliki peran yang besar dalam pembangunan politik negara-negara politik negara-negara berkembang. Kenyataan ini diungkapkan oleh para ahli politik negara barat yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh para militer tersebut hanya ditujukan untuk kalangan menengah keatas, sehingga aspirasi kalangan bawah atau rakyat kecil tidak tertampung atau terpenuhi.

Pretorian dalam kegiatannya sebagai pembaru politik dalam suatu negara akan melakukan kudeta sebagai alatnya dalam mencapai puncak kekuasaan untuk memungkinkan mereka dapat melakukan perubahan dalam banyak hal, terutama politik. Para perwira militer melakukan kudeta apabila terdapat kegagalan pemerintah sipil dan kehilangan keabsahan dalam suatu negara itu.

Campur tangan militer ini lambat laun berubah menjadi pendobrak dan pembaharu politik negara berkembang mereka dilatih dalam bidang profesionalisme yang sangat dibutuhkan negara berkembang tersebut. Militer disini telah menjadi suatu alat modernisasi untuk mencapai tujuan negara.

Walaupun banyak militer telah gagal dalam berbagai usaha untuk memantapkan partai politik secara efektif dan berumur panjang atau mendukung lembaga-lembaga dan prosedur politik. Dalam hal ini pihak militer merasa tidak yakin pihak sipil mampu melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan semua tujuan ini. Oleh karena itu struktur politik yang mereka bentuk selama periode pemerintahan militer ini mempunyai kelemahan seperti yang dijumpai dalam struktur yang digantikannya dan struktur lainnya yang lebih militer. Terlepas dari kagagalan militer dalam membentuk prosedur politik yang mereka inginkan. Di suatu pihak kediktatoran militer dapat menghasilkan modernisasi yang sukses. Dalam kasus demikian, militer mengadopsi orientasi teknorat dan cendikiawan dapat menarik diri dari usaha-usaha untuk menjalankan pembangunan politik. Pemusatan pada teknologi dan sains akan mengurangi ancaman pada kediktatoran militer yang timbul dari terbentuknya organisasi sipil.

Setiap institusi, baik badan eksekutif, legislatif yudikatit, polisi dan angkatan bersenjata memberikan perhatian terhadap kepentingan masing-masing. Institusi tersebut juga melihat kepentingan mereka melalui cara yang hampir sama. Mereka menuntut adanya anggaran yang memadai, kekuasaan ekonomi dalam mengendalikan urusan internal masing-masing, tanggung jawab dan keinginan untuk dicampuri institusi lain dan hubungan kerja antar institusi itu sendiri. Mempertahankan kepentingan korporat militer adalah tujuan campur tangan yang paling penting sekali. Dengan adanya citra perwira militer sebagai golongan nasionalis utama, mereka biasanya dapat merasionalkan dan menghalalkan kegiatan kekerasan mereka. Karena mereka mengidentifikasikan diri dengan negara, apa  yang dianggap baik bagi pihak militer juga baik untuk negara. Corak pemikiran seperti ini diperkuat lagi oleh identifikasi sebaliknya, yakni mengidentifikasikan negara dengan militer.

Martabat nasional kedaulatan dan kekuasaan terletak di dalam dan pada angkatan bersenjata. Ia seolah-olah hampir sama dengan situasi bahwa kudeta sebenarnya adalah untuk kepentingan negara, cara para perwira mengidentifikasikan diri mereka dengan negara sedang negara diidentifikasikan dengan militer. Para jenderal bukanlah orang yang berpendirian tidak tetap, yang hanya berniat untuk menghancurkan domokrasi dan menggerogoti keuangan negera (pera perwira menganggap diri mereka pejuang-pejuang yang jujur). Mereka percaya bahwa campur tangan mereka biasanya dimaksudkan untuk kepentingan dan menyelamatkan negara atau mempertahankan institusinya, yang mereka anggap sebagai penjelmaan dari perwujudan negara itu sendiri. Tanpa ragu-ragu, militer kemudian ikut campur tangan guna menjamin kepentingan bersama mereka terutama terhadap pemerintahan sipil yang telah kehilangan eksistensinya.