Review Buku Militer Dalam Politik
Militer
mempunyai beberapa fungsi bagi negara. Peran sesungguhnya militer adalah
sebagai intitusi yang menjaga keamanan dan keamanan suatu negara. Dan biasanya
militer ditempatkan di perbatasan sebagai antisipasi dari ancaman dari negara
lain yang mengancam pertahanan negara tersebut. Militer juga berfungsi untuk
membuat negara lain mengakui bahwa negara yang mempunyai militer berarti
mempunyai pertahanan yang cukup baik sehingga kedaulatan negara tersebut
semakin diakui di kancah internasional.
Awal
mula kemiliteran sebenarnya telah ada sejak masa-masa awal manusia bernegara.
Dan dunia mengakui bahwa Yunani lah yang mengawali ke-militer-an seperti saat
ini yang pada waktu itu dikenal dengan istilah preitorianisme yang berarti
pasukan penunggang kuda. Pasukan tersebut bertugas untuk mengawal raja dan
keluarganya, baik didalam maupun diluar istana kerajaan. Namun karena
ketidakpuasan pasukan berkuda tersebut terhadap kebijakan raja memicu pasukan
tersebut melakukan semacam penggulingan kekuasaan. Inilah yang mengawali kudeta
politik yang dilakukan oleh pihak militer.
Dalam
perkembangannya kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer mengandung
beberapa tujuan. Ada yang bertujuan memang benar-benar tidak puas terhadap
kinerja pemerintah dan menginginkan sebuah revolusi pemerintahan. Dalam hal ini
pihak militer tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan. Militer hanya
menggulingkan pemerintahan sipil yang kemudian diserahkan kekuasaan tersebut
kepada pihak sipil lain yang dianggap lebih mampu untuk memangku pemerintahan
dengan baik. Ada juga kudeta politik yang dilakukan oleh pihak militer yang
bertujuan memang benar-benar untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan
politik instansinya. Dalam hal ini pihak militer ikut berperan aktif dalam
pemerintahan karena tujuannya memang merebut kekuasaan tidak untuk diserahkan
kepada pihak lain (sipil), tetapi memang direbut untuk kepentingan dirinya dan
instansinya (militer).
Perebutan
kekuasaan yang dilakukan oleh pihak sipil dan militer biasanya akan ditandai
oleh munculnya semacam kerusuhan politik. Baik pihak sipil maupun militer
merasa bahwa pemerintahan tersebut adalah haknya masing-masing. Hal ini tentu
membahayakan pihak sipil karena dalam kerusuhan fisik pihak militer tentu lebih
unggul karena mereka mempunyai senjata. Tetapi dalam hal diplomatik mungkin
saja pihak sipil lebih unggul karena mereka lebih sering terjun ke dalam arena
diplomatik (perundingan dll), sedangkan pihak militer tidak terlalu terlihat di
bidang diplomatik.
Kudeta
yang dilakukan oleh pihak militer akan dapat dikatakan berhasill ketika
pemerintahan benar-benar tidak mempu melawan desakan militer untuk mundur. Dan
keberhasilan ini ditandai oleh berpindahnya pemerintahan dari pemerintahan satu
kepada pemerintahan lain. Dalam hal ini pemerintahan yang dimaksud dapat berupa
pihak sipil atau militer. Keberhasilan pihak militer melakukan kudeta tentunya
membuat pihak sipil semakin memperhitungkan kedudukan pihak militer didalam
pemerintahan negara. Karena itu, jika pihak militer tidak diberikan suatu
kesejahteraan yang cukup maka akan dikhawatirkan penggulingan kekuasaan akan
dapat terulang lagi walaupun beberapa pihak militer sudah ada yang ditempatkan
di institusi pemerintahan.
Dalam
perkembangannya, pemerintahan sipil biasanya akan selalu diawasi oleh pihak
militer. Terkadang pihak militer juga melakukan semacam perbandingan hasil
kinerja pemerintahan sipil saat ini dengan era sebelumnya. Perbandingan yang
dimaksud dapat diambil dari bidang apa saja, yaitu ekonomi, politik, hukum dan
kesejahteraan masyarakat. Jika dalam perbandingan tersebut pemerintahan sipil
yang saat ini berkuasa tidak mampu membawa kepada arah yang lebih baik, maka
pemerintahan sipil dapat dianggap tidak berhasil melakukan kinerja dengan baik.
Dalam perkembangannya hasil perbandingan ini dapat dijadikan alasan pihak
militer untuk melakukan kudeta pemerintahan. Walaupun pada awalnya pihak
militer tidak melakukan kudeta dengan fisik (senjata), namun jika hal ini
dibiarkan akan dapat memicu penggulingan melalui kekerasan dan menggunakan
senjata.
Ada
beberapa tindakan dari pihak sipil untuk melindungi eksistensi pihak sipil
didalam pemerintahan. Salah satunya dengan memenuhi semua kebutuhan militer
agar militer tetap dapat berperan sesuai dengan tugasnya. Bahkan pihak sipil
pun tidak segan untuk selalu memanjakan militer dengan segala kebutuhannya.
Dengan demikian pihak militer dapat fokus kepada profesionalnya sebagai
instansi yang menjaga dan melindungi keamanan negara. Tindakan ini juga dapat
membuat pihak militer tidak dianggap dianaktirikan, sehingga mengurangi
kemungkinan pihak militer melakukan campur tangan politik dengan pihak sipil
dan yang lebih baik lagi dapat menjamin bahwa pihak militer tidak berpikir
untuk melakukan kudeta pemerintahan sipil. Karena jika pihak militer sudah ikut
campur tangan dalam pemerintahan maka tugasnya sebagai instansi yang melindungi
negara akan beralih fungsi menjadi instansi yang ikut andil dalam pemerintahan
politik mencampuri pihak sipil.
Kudeta
pemerintahan yang kemungkinan dilakukan oleh pihak militer terhadap
pemerintahan sipil dapat mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Jika hal
ini terjadi tentu politik akan semakin bermasalah dengan ikut campurnya pihak
militer yang tidak terlalu kompetitif di bidang politik. Para perwira (petinggi
militer) dalam hal ini berperan besar karena perwira lah yang memberikan
komando terhadap pasukannya untuk melakukan sesuatu. Jika perwira militer sudah
ikut campur dalam ranah politik pemerintahan sipil tentu hal ini akan
mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap pasukannya. Di negara
yang telah dikuasai oleh rejim militer (melalui kudeta militer), para perwira
militer tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan pasukannya. Tetapi
biasanya perwira militer yang telah naik menguasai pemerintahan akan
meninggalkan pangkatnya sebagai perwira militer. Namun perwira yang telah naik
ke pemerintahan tersebut tetap dibackingi oleh perwira militer yang masih aktif
agar kebijakan-kebijakannya tetap sesuai dengan tujuan awal kudeta yang
dilakukan pihak militer. Walaupun dalam pemerintahan tersebut pihak sipil tetap
diikut sertakan, namun pihak sipil tidak terlalu dipandang sebagai pihak yang
dominan. Pihak sipil cenderung ditempatkan bagian pemerintahan yang tidak
begitu penting. Hal ini bertujuan agar pihak sipil tidak dapat mengganggu
eksistensi pemerintahan rejim militer. Selain itu diikut sertakannya pihak
sipil ke dalam pemerintahan rejim militer dapat membuat pihak sipil merasa
tidak dibuang, sehingga kemungkinan pihak sipil untuk membalas kudeta
pemerintahan dapat dicegah.
Militer
yang sangat besar pengaruhnya tersebut tentunya mempunyai latar belakang
akademi yang bagus sehingga dapat diperhitungkan oleh pemerintahan sipil.
Sebagian besar negara-negara di dunia mengambil pasukan militer dari kelas
menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas cenderung sedikit peminatnya. Ini
dapat dimaklumi karena golongan menengah ke atas memandang bahwa militer adalah
instansi yang hanya mengandalkan kekerasan dan mengandalkan fisik saja.
Sedangkan golongan menengah ke atas kebanyakan adalah masyarakat yang lumayan
terpelajar seingga mereka kurang berminat menjadi pasukan militer. Mereka lebih
memilih menjadi pebisnis atau menjadi ilmuwan. Selain itu biaya masuk akademi
militer cenderung murah sehingga membuat golongan menengah ke bawah entusias
ketika dibukannya perekrutan pasukan militer. Dengan masuk ke instansi militer
golongan menengah ke bawah berharap dapat merubah taraf hidup mereka agar lebih
baik. Setidaknya menaikkan status sosial mereka di masyarakat agar lebih
diperhitungkan. Karena ketika berhasil memasuki pasukan militer tentunya
masyarakat sangat memperhitungkan militer.
Kembali
ke masalah preitorianisme, ketika pihak militer bertindak untuk melakukan
penentangan terhadap pemerintahan sipil, biasanya dampak langsung terhadap
pertentangan ini tidak langsung terasa di kalangan masyarakat kelas bawah. Ini
disebabkan karena masyarakat kelas bawah tidak terlibat langsung dengan urusan
politik sehingga kelas bawah biasanya merasakan dampak perubahan penggulingan
kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer tersebut agak lambat. Tetapi bagi
para masyarakat kelas atas, dalam hal ini pemerintahan sipil, politisi dan juga
pihak yang berurusan dengan politik akan dapat merasakan langsung dampak
penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer tersebut.
Ketika
preitorianisme terjadi dan berhasil, maka yang terjadi adalah terganggunya
stabilitas politik, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagi masyarakat kelas
menengah seperti pengusaha tetntu hal ini akan berpengaruh terhadap produksi
barang jasanya. Dan yang paling merasakan dampak besar dan merugikan dari
penggulingan kekuasaan oleh pihak militer ini adalah masyarakat kelas bawah.
Walaupun dampaknya tersebut tidak terjadi langsung, perlahan tapi pasti dampak
ekonomi tersebut akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Ekonomi akan
semakin kacau karena terpengaruhnya hasil produksi, sehingga distribusi barang
dan jasa ke masyarakat kelas bawah akan terganggu. Tentu saja hal ini akan
membuat harga-harga semakin tidak terkendali. Ditambah konflik di kalangan
pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak
dapat berlangsung secara maksimal. Ini tentunya akan semakin menambah
masyarakat kelas bawah mersakan kerugian dari penggulingan kekuasaan yang
dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan sipil.
Walaupun
militer dianggap berbahaya karena dapat melakukan tindakan kudeta seperti yang
digambarkan diatas, tetapi eksistensi dari militer tetap dapat diterima oleh
masyarakat. Ini karena masyarakat percaya bahwa militer memang dapat
mempertahanakan negara dari serangan negara lain. Setidaknya dapat meredam
ancaman dari negara lain. Hal ini membuat akademi militer selalu diminati oleh
masyarakat. Selain untuk menaikkan status sosial suatu individu, masuk menjadi
pasukan militer juga dianggap sebagai sebuah pembuktian rasa nasionalisme.
Tentu di bangku sekolah dasar masyarakat telah dibekali oleh pendidikan
nasionalisme. Dari sekian banyak pendidikan tersebut tentu akan menimbulkan
suatu obsesi untuk dapat benar-benar merasakan membela negaranya. Nah, inilah
yang membuat pendidikan militer akan semakin diminati karena sebagai ajang pembuktian
diri seseorang mempunyai rasa nasionalisme atau tidak.
Beragamnya
masyarakat yang masuk akademi militer tentunya membuat pasukan militer semakin
beragam. Apalagi di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan keragaman
suku yang banyak. Pihak militer yang telah berkuasa di pemerintahan tentunya
sedikit atau banyak memberikan pengaruhnya begi suku dia berasal. Bahkan
sukunya sedang mengalami konflik dengan suku lain misalnya, tentu rasa
kecintaan terhadap sukunya akan membuatnya menggunakan pengaruhnya dibidang
militer untuk meredakan konflik tersebut. Bahkan yang lebih riskan lagi,
militer tersebut akan menggunakan kewenangan dan kekuatan militernya untuk
membawahi atau membuat sukunya dominan daripada lawan sukunya tersebut.
Militer
sebenarnya berfungsi untuk menjaga keamanan negara dari ancaman negara lain.
Profesional mereka akan semakin terlihat ketika bertugas di perbatasan negara,
karena di perbatasan negara lah sering terjadi konflik-konflik mengenai batas
negara dengan negara tetangga. Sementara militer bertugas sesuai dengan
peranannya, yaitu menjaga keamanan negara, pemerintah sipil bertugas untuk
menjaga kestabilan politik dan mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan oleh
masyaraktnya. Namun terkadang kebijakan pemerintah sipil tidak sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat luas. Jika pemerintah sipil terus menerus
mengaluarkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, maka dapat
dipastikan masyarakat akan semakin tidak menyukai pemerinatah sipil. Apalagi
jika pihak militer juga merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintahan sipil
tersebut. Ini juga dapat mendorong militer melakukan kudeta karena selain
pemerinatahan sipil dianggap mengeluarkan kebijakan yang merugikan militer,
pemerintaahan sipil juga dianggap sudah tidak mampu berperan baik di bidangnya.
Militer
tidak serta merta melakukan kudeta. Militer biasanya akan melakukan campur
tangan dan melibatkan diri mereka ke dalam ranah politik pemerintahan pihak
sipil. Jika hal ini dibiarkan oleh pemerintahan sipil, maka kudet politik yang
dikhawatirkan oleh pemerintahan sipil akan segera terjadi.
Kecakapan
militer dibidang pertahanan dan militer adalah keunggulan militer, karena
mereka telah mendapatkan pendidikan mengenai kemiliteran sejak di akademi
militer. Namun ketika perwira militer telah terjun ke ranah politik, tentu akan
bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya dibidang militer.
Keterlibatan militer ke dalam dunia politik semakin membenamkan diri mereka ke
politik dan sedikit demi sedikit mulai menggerus keahlian mereke di bidang
politik. Memang, keahlian militer yang telah didapatnya tidak dengan begitu
mudah hilang dalam waktu singkat, namun fokus perwira militer untuk ikut campur
tangan politik dalam tujuannya untuk kudeta politik pun akan membuat pikiran
militer terpecah belah dan dapat mengurangi kecakapannya dibidang militer.
Selain tugas militer yang bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara
mulai dipertanyakan karena dengan terjunnya militer ke ranah politik maka peran
mereka di bidang keamanan dan pertahanan pun semakin menurun. Politik telah
membuat mereka memandang bahwa untuk saat itu penggulingan peerintahan lah yang
harus diprioritaskan. Tujuan awal mereka melakukan penggulingan karena mereka
memandang bahwa pihak sipil sudah tidak mampu lagi melakukan eksistensinya di
politik. Namun setelah terjun ke dunia politik militer mulai mengalihkan tujuan
peggulingan tersebut. Mereka mulai berpikir bahwa kekuasaan dapat memberikan
segalanya seingga membuat militer beralih tujuan untuk kudeta berdasarkan
kepentingan pribadinya. Jika alasan terakhir ini telah masuk ke dalam pikiran
militer, maka ambisi untuk segera melakukan kudeta semakin besar. Tetapi alasan
terakhir tersebut juga berpengaruh terhadap hasil kudeta. Ambisi untuk segera
melakukan kudeta politik membuat perencanaan kudeta semakin terburu buru.
Strategi yang mereka terapkan di lapangan sebagai ahli militer tentunya tidak
berlaku di kudeta pemerintahan ini karena penggulingan ini tidak menggunakan
cara cara militer tetapi lebih menggunakan cara-cara diplomatik. Walaupun
akhirnya penggulingan itu melibatkan kekerasan senjata, namun tidak separah
ketika kekerasan senjata di medan perang.
Sifat
militer yang tegas dan disiplin terkadang membawa mereka terhadap penilaian
yang tidak maksimal terhadap suatu konflik politik. Sifat militer yang sensitif
membuat mereka akan semakin membuat militer memandang suatu permasalah politik
yang oleh kebanyakan banyak orang dianggap biasa dan wajar, namun militer
menganggapnya sebagai suatu permasalahan politik yang akut dan perlu segera
diselesaikan secepatnya. Inilah yang membuat ambisi militer untuk melakukan
kudeta politik terhadap pemerintahan sipil semakin besar. Masyarakat kelas
bawah tidak memandang gerakan militer tersebut sebagai sesuatu yang abnormal
karena masyarakat kelas bawah tidak terlalu peduli dengan kepentingan politik.
Masyarakat kelas bawah lebih tertarik terhadap hal ekonomi karena menyangkut
dengan kesejahteraan langsung bagi mereka. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh
militer untuk tambahan strategi kudeta politik. Masyarakat kelas bawah
diberikan sebuah doktrin bahwa pemerintahan sipil telah tidak mampu menjalankan
tugasnya dengan baik. Hal ini tentu tidak mudah karena seeperti yang disebutkan
di atas, masyarakat kelas bawah cenderung tidak peduli terhadap politik. Jika
militer mampu mendoktrin masyarakat bawah maka kepercayaan kelas bawah terhadap
kinerja pemerintahan sipil akan semakin berkurang. Ini tentunya modal tambahan
dalam melakukan penggulingan politik yang akan dilakukan militer.
Masyarakat
kelas bawah yang telah hilang kepercayaannya terhadap pemerintahan sipil
tentunya berdampak luar biasa. Hal yang paling dikhawatirkan dapat saja terjadi
yaitu penggulingan kekuasaan yang dilakukan masyarakat kelas bawah. Jika hal
ini terjadi tentunya akan menimbulkan suatu huru hara yang cukup besar dan bisa
saja jatuh korban jiwa. Dalam hal ini polisi berperan besar karena polisi lah
yang bertuga untuk mengamankan unjuk rasa masyarakat kelas bawah tersebut. Masyarakat
kelas bawah yang telah hilang kendali tentunya cukup berbahaya yang pada
akhirnya akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum. Polisi berperan
besar dalam meredam konflik internal tersebut. Ketegasan polisi diperlukan
untuk meredam kerusuhan namun harus tetap proefsional karena yang dihadapi
adalah masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Jika salah bertindak makan massa
akan semakin beringas dan tentu akan membawa kepada peperangan antara polisi
dengan masyarakat sipil. Bentrokan yang terjadi tersebut sangat tidak imbang
mengingat polisi mempunyai persenjataan yang cukup lengkap sedangkan masyarakat
sipil tidak bersenjata sama sekali.
Masyarakat
sipil yang turun tangan melakukan penggulingan tidak peduli apakah tindakan
mereka merugikan negara atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah
penggulingan tersebut dapat segera terwujud dan pergantian pemerintahan lah
yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Di saat momen ini terjadi, militer (TNI)
memandang bahwa ini lah saat yang paling
tepat untuk terjun ke lapangan untuk melakukan penggulingan kekuasaan sipil.
Militer memandang rendah kinerja polisi yang tidak segera melakukan ketegasan
dalam meredakan bentrokan tersebut. Akhirnya kinerja polisi pun diambil alih
oleh militer dan segera melakukan peredaman konflik internal tersebut.
Ketegasan militer tentu lebih tinggi dan lebih keras dibanding polisi. Ini
dapat membuat bentrokan tersebut jatuh korban.
Suatu
negara pasti akan mengalami berbagai macam persoalan. Berbagai persoalan
tersebut dapat berupa permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan
eksternal biasanya menyangkut hubungan dengan negara lain, dapat berupa masalah
ekonomi maupun politik. Sedangkan permasalahan internal adalah masalah yang
berhubungan dengan negara itu sendiri. Permasalahan internal timbul karena
kurang stabilnya suatu negara dalam menyikapi suatu konflik atau masalah.
Permasalahan internal tersebut misalnya konflik antar etnis, korupsi, masalah
pemilu dan sebagainya. Nah, dari berbagai masalah internal tersebut jika telah
terjadi dan berlangsung cukup parah tentunya akan mengganggu stabilitas negara
tersebut. Politik, ekonomi dan kesejahteraan sosial masayarakat tentunya akan
tergganggu. Banyaknya permasalahan di suatu negara akan memicu masyarakatnya
jenuh dan menginginkan pemerintahan baru yang lebih baik. Terkadang momen ini
dijadikan alasan bagi militer untuk melakukan campur tangan politik guna
penggulingan terhadap pemerintahan sipil. Militer menganggap bahwa
kesejahteraan masayarakat lebih penting dan perlu adanya revolusi didalam pemerintahan.
Peran
militer yang semula menjaga pertahanan dan keamanan negara akhirnya mulai
terkikis karena terbaginya pikiran militer untuk segera melakukan kudeta
politik. Prestasi pemerintahan sipil yang tidak terlalu bik dalam penanganan
kesejahteraan masyarakat mendorong militer berambisi untuk segera melakukannya.
Disamping itu banyaknya permasalahan internal membuat pemerintahan sipil
semakin terpojok apakah meneruskan pemerintahannya atau turun. Jika opsi
pertama dilakukan tentunya akan semakin membuat masyarakat dan pihak militer
semakin jenuh dan tentu saja akan melakukan kudeta. Namun jika pemerintahan
sipil turun dengan damai pun, pemerintahan sipil tidak dapat menjamin apakah
pemerintahan selajutnya dapat bekerja lebih baik.
Menurunnya
kinerja pmerintahan sipil selalu diwarnai dengan goncangan-goncangan dari
militer dan masyarakat untuk segera turun. Penggulingan yang akan dilakukan
militer pun tinggal menunggu waktu saja. Hubungan dengan luar negeri pun
semakin kacau. Ekonomi dan politik menjadi bidang yang sangat merasakan dampak
penggulingan tersebut.
Ketika
militer berhasil melakukan penggulingan kekuasaan sipil, militer naik dan
mengambil alih pemerintahan. Kebijakan harus tepat karena di momen ini
diperlukan kebijakan yang benar-benar tepat. Ini dikarenakan negara masih labil
menyusul tidak stabilnya masalah ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.
Dapat dikatakan bahwa ini adalah awalnya lahir sebuah negara. Tentunya tidak
semudah ketika menggulingkannya, karena semua bidang masih labil.
Berhasilnya
militer mengambil alih pemerintahan sipil tidak menjamin bahwa kesejahteraan
masayarakat terjamin. Bahkan dapat terjadi sebaliknya, yaitu semakin buruknya
kinerja pemerintahan. Hal ini dapat dapat saja terjadi karena pemerintahan yang
mejabat adalah militer. Sedangkan bidag militer bukanlah bertugas dibidang
diplomatik politik. Tugas mereka yang semula didalam bidang militer pun beralih
ke tugas yang tidak sesuai dengan tuntutan profesi. Diibaratkan seperti pemain
golf yang dituntut untuk melakukan olahraga basket. Memang atlet tersebut dapat
melakukan basket namun tidak sebaik atlet basket sebenarnya. Begitu juga dengan
militer. Mereka melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang lebih
kompetitif. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap kebijakan dan hasil
kinerja militer di pemerintahan.
Dalam
kapasitasnya sebagai organisasi modern pretorian menjadi pembaru dan pioner
pembangunan politik dalam negara yang kedudukannya telah mereka gantikan
sebagai kekuatan baru. Mereka juga melakukan perubahan-perubahan di bidang
ekonomi, teknologi dan sosial di samping peranannya dalam bidang politik.
Perubahan dalam politik, militer melakukan reorganisasi partai politik, menekan
massa, dan memasukkan orang-orangnya dalam partai politik tersebut.
Pretorian
dalam praktek modernisasi politik negara berkembang dianggap tidak memiliki
peran yang besar dalam pembangunan politik negara-negara politik negara-negara
berkembang. Kenyataan ini diungkapkan oleh para ahli politik negara barat yang
menyatakan bahwa lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh para militer
tersebut hanya ditujukan untuk kalangan menengah keatas, sehingga aspirasi
kalangan bawah atau rakyat kecil tidak tertampung atau terpenuhi.
Pretorian
dalam kegiatannya sebagai pembaru politik dalam suatu negara akan melakukan
kudeta sebagai alatnya dalam mencapai puncak kekuasaan untuk memungkinkan
mereka dapat melakukan perubahan dalam banyak hal, terutama politik. Para
perwira militer melakukan kudeta apabila terdapat kegagalan pemerintah sipil
dan kehilangan keabsahan dalam suatu negara itu.
Campur
tangan militer ini lambat laun berubah menjadi pendobrak dan pembaharu politik
negara berkembang mereka dilatih dalam bidang profesionalisme yang sangat
dibutuhkan negara berkembang tersebut. Militer disini telah menjadi suatu alat
modernisasi untuk mencapai tujuan negara.
Walaupun
banyak militer telah gagal dalam berbagai usaha untuk memantapkan partai
politik secara efektif dan berumur panjang atau mendukung lembaga-lembaga dan
prosedur politik. Dalam hal ini pihak militer merasa tidak yakin pihak sipil
mampu melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan semua tujuan ini. Oleh
karena itu struktur politik yang mereka bentuk selama periode pemerintahan
militer ini mempunyai kelemahan seperti yang dijumpai dalam struktur yang
digantikannya dan struktur lainnya yang lebih militer. Terlepas dari kagagalan
militer dalam membentuk prosedur politik yang mereka inginkan. Di suatu pihak
kediktatoran militer dapat menghasilkan modernisasi yang sukses. Dalam kasus
demikian, militer mengadopsi orientasi teknorat dan cendikiawan dapat menarik
diri dari usaha-usaha untuk menjalankan pembangunan politik. Pemusatan pada
teknologi dan sains akan mengurangi ancaman pada kediktatoran militer yang
timbul dari terbentuknya organisasi sipil.
Setiap
institusi, baik badan eksekutif, legislatif yudikatit, polisi dan angkatan
bersenjata memberikan perhatian terhadap kepentingan masing-masing. Institusi
tersebut juga melihat kepentingan mereka melalui cara yang hampir sama. Mereka
menuntut adanya anggaran yang memadai, kekuasaan ekonomi dalam mengendalikan
urusan internal masing-masing, tanggung jawab dan keinginan untuk dicampuri
institusi lain dan hubungan kerja antar institusi itu sendiri. Mempertahankan
kepentingan korporat militer adalah tujuan campur tangan yang paling penting
sekali. Dengan adanya citra perwira militer sebagai golongan nasionalis utama,
mereka biasanya dapat merasionalkan dan menghalalkan kegiatan kekerasan mereka.
Karena mereka mengidentifikasikan diri dengan negara, apa yang dianggap baik bagi pihak militer juga
baik untuk negara. Corak pemikiran seperti ini diperkuat lagi oleh identifikasi
sebaliknya, yakni mengidentifikasikan negara dengan militer.
Martabat
nasional kedaulatan dan kekuasaan terletak di dalam dan pada angkatan
bersenjata. Ia seolah-olah hampir sama dengan situasi bahwa kudeta sebenarnya
adalah untuk kepentingan negara, cara para perwira mengidentifikasikan diri
mereka dengan negara sedang negara diidentifikasikan dengan militer. Para
jenderal bukanlah orang yang berpendirian tidak tetap, yang hanya berniat untuk
menghancurkan domokrasi dan menggerogoti keuangan negera (pera perwira
menganggap diri mereka pejuang-pejuang yang jujur). Mereka percaya bahwa campur
tangan mereka biasanya dimaksudkan untuk kepentingan dan menyelamatkan negara
atau mempertahankan institusinya, yang mereka anggap sebagai penjelmaan dari
perwujudan negara itu sendiri. Tanpa ragu-ragu, militer kemudian ikut campur
tangan guna menjamin kepentingan bersama mereka terutama terhadap pemerintahan
sipil yang telah kehilangan eksistensinya.
